MAMUJU – Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Anshar Malle, bersama jajaran pimpinan menggelar rapat koordinasi penting di Ruang Rapat Karo Umum, Lantai I Kantor Gubernur Sulbar, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Biro Umum.
Mewakili Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Sulbar, Nurlaela, menjelaskan bahwa agenda utama rapat ini adalah membahas rencana perpanjangan Surat Keputusan (SK) kerja sekaligus mengevaluasi tingkat kedisiplinan dan capaian kinerja para pegawai.
"Kami dari jajaran pimpinan, mulai dari Pak Karo, seluruh Kepala Bagian, pejabat pengawas, pejabat fungsional yang disetarakan, hingga koordinator masing-masing subbagian, saat ini tengah mengevaluasi setiap PPPK. Penilaian dilakukan baik dari segi kehadiran maupun kinerja operasional guna menentukan apakah SK mereka layak diperpanjang atau tidak," kata Nurlaela.
Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Ibu Lela ini menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kelanjutan masa kontrak akan didasarkan pada data objektif. Indikator utamanya meliputi rekapan absensi, capaian target kinerja individu, serta beberapa aspek penunjang lainnya yang mewakili seluruh persyaratan regulasi.
"Melalui rapat ini, kita akan mendapatkan potret riil di lapangan. Hasil evaluasi inilah yang menjadi dasar mutlak kelayakan perpanjangan kontrak kerja," tambahnya.
Pihak kantor juga berencana untuk memperketat sistem pengawasan ke depan. Langkah monitoring berkala akan diagendakan secara rutin agar penilaian performa pegawai dapat berjalan dengan lebih valid, terukur, dan terstruktur.
"Saya berharap bagi seluruh rekan-rekan PPPK paruh waktu di Biro Umum yang nantinya mendapatkan perpanjangan SK, dapat memberikan performa dan dedikasi terbaik di tahun berikutnya," pungkas Nurlaela.
Rapat strategis tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Biro Umum Setdaprov Sulbar Anshar Malle, para Kepala Bagian (Kabag), para Kepala Subbagian (Kasubag), serta seluruh koordinator PPPK dari tiap-tiap bagian.